Bantah Akan Gelar PHK Massal, Garuda: Kami Masih Fokus Proses PKPU
PT Garuda Indonesia (Persero) menanggapi adanya isu mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawannya. Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, terkait isu pihaknya masih memfokuskan untuk menjalani Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) untuk memperoleh kesepakatan terbaik dalam penyesuaian kewajiban usaha dengan kreditur. "Saat ini kami belum memiliki agenda pertemuan dengan pihak Kementerian Ketenagakerjaan berkaitan dengan penyesuaian jumlah karyawan," kata Irfan, Rabu (2/2/2022).
Garuda Indonesia, lanjut Irfan, saat ini sedang menjalani proses PKPU bersama pemangku kepentingan yang bukanlah proses kebangkrutan atau kepailitan, melainkan proses restrukturisasi yang dijalankan dalam koridor hukum sesuai mekanisme. Irfan juga menyebutkan, dalam upaya pemulihan kinerja yang saat ini dioptimalkan Garuda terus berkomitmen untuk mengedepankan kepentingan para karyawan di masa penuh tantangan ini. "Ini selaras dengan rencana dan upaya upaya kami untuk menjadi entitas bisnis yang kuat di masa mendatang," kata Irfan.
Sebelumnya Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) menyampaikan saat ini manajemen Garuda belum mengkomunikasikan terkait penyesuaian jumlah karyawan dengan para karyawan. Ketua Harian Sekarga Tomy Tampatty menyebutkan, kalau memang ada wacana seperti itu maka seharusnya demi hukum manajemen Garuda wajib merundingkan dan membicarakan semua hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial dengan pengurus Sekarga. "Perlu kami sampaikan bahwa sejak adanya Covid 19 sesungguhnya Karyawan Darat atau Non Crew sudah banyak yg di PHK oleh Manajemen melalui Program pensiun dini 1 dan 2," kata Tomy.
"Dan sampai saat ini ada kurang lebih 1000 Karyawan Dara yang sudah di PHK. Berkurangnya Karyawan Darat tersebut dampaknya sangat luar biasa memberikan kontribusi yang signifikan dan sangat tinggi dalam hal efisiensi biaya," ujar Tomy. Untuk sekarang ini, lanjut Tomy, jumlah Karyawan Darat sudah sangat ideal jumlahnya dengan rencana bisnis Garuda kedepan yang akan mengurangi jumlah armada pesawat. "Kami Pengurus Sekarga akan siap 24 jam untuk mengawal hal ini dan kami akan tetap mengingatkan para petinggi Garuda untuk melakukan efisiensi di beberapa Pos Biaya yang masih bisa dilakukan namun belum dilakukan evaluasi," ujar Tomy.